Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Denpasar, memberi dampak kurang baik bagi lahan pertanian. Mengingat lahan pertanian akan menjadi korban pertama. Yakni tingginya alih fungsi lahan di Kota Denpasar. sehingga lahan pertanian semakin sempit dan produksi pertanian semakin menurun. Sedangkan di sisi lain, tingkat kebutuhan komuditi pangan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

“Untuk mencegah alih fungsi lahan kita mencoba mengembangkan lahan pertanian menjadi subak lestari. Dalam kegiatan subak lestari ini ada hak dan kewajiban antara pengelola subak dan penmerintah, “ ujar kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura kota Denpasar Gede Ambara Putra, kamis (15/12) kemarin.

Dikatakannya, dalam upaya pengembangan subak untuk mewujudkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2P) di Kota Denpasar, pihaknya bekerjasama dengan tim akademis dan SKPD terkait merancang kawasan subak lestari. Kawasan subak lestari tersebut meliputi Subak Uma Desa, Subak Anggabaya, Subak Umalayu, Subak Intaran Barat, dan Subak Intaran Timur yang di singkat (Made Ayu Intan).

Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas petani, kata Ambara Putra, dalam penggarapan subak lestari pihaknya tidak bisa berdiri sendiri. Karna itu, ia mengadakan gerakan  Smart City, yakni SKPD terkait juga terlibat sehingga bisa saling bersinergi dan bersama-sama dalam pengembangan subak lestari kedepannya.

Ia mengatakan, luas lahan pertanian basah maupun kering di Kota Denpasar sekitar 2.485 hektar. Mengatasi alih fungsi lahan, pihaknya melakukan seminar tentang subak lestari dan berharap dapat mengatasi permasalahan yang ada. Selain itu, akan diterapkan Awig-awig di subak lestari. “boleh menjual lahan pertanian, tapi tidak untuk alih fungsi, melainkan tetap sebagai lahan pertanian,” tegas Ambara.

Disamping itu, Ambara mengatakan, dalam menggarap subak lestari nanti ada MoU antara penjual beras dengan pekaseh seluruh Kota Denpasar untuk membeli gabah petani. Untuk panen 2017, petani yang menjual langsung ke penyosohan beras sesuai dengan harga pasar akan mendapat tambahan harga Rp 200 per kilogram. Karena Kota Denpasar memiliki lembaga usaha ekonomi pedesaan, maka bantuan berupa pemberian kredit lunak khusus petani Kota Denpasar.

Denpasar-Bali Post 16 Desember 2016